ADASWARA.COM, KENDARI – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mengalami peningkatan. Dalam kondisi darurat ini, pemerintah daerah perlu didorong untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik sebagai upaya pencegahan.
Hal ini pun menjadi perhatian sejumlah pemerhati perempuan dan anak di Kota Kendari, sehingga berupaya membangun kolaborasi untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis.
Kolaborasi tersebut berupaya dibangun Rumpun Perempuan Sultra (RPS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari, dan Forhati Sultra dengan mengadakan forum diskusi pada Kamis 5 Desember 2024 di Hotel Zahra Kendari. Dalam kegiatan kampanye peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, juga dihadirkan sejumlah lembaga yang selama ini konsen melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Pada hari ini, kita berkumpul untuk memperingati 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, sebuah momen penting yang mengingatkan kita akan perlunya perjuangan bersama untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Koordinator Presidium Forhati Sultra, Asyriani.
Ditegaskan, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan emosional korban. Dari kekerasan fisik, seksual, psikis, hingga ekonomi, semua bentuk kekerasan ini harus segera dihentikan dan tidak boleh ada toleransi bagi siapa pun yang melakukannya.
Direktur RPS, Husnawati menyatakan bahwa sejumlah lembaga dalam diskusi tersebut telah menyampaikan masukan berdasarkan temuan serta praktik penanganan lapangan yang dilakukan selama ini. Masukan itu akan dirumuskan untuk kemudian menjadi rekomendasi bagi pemerintahan yang baru ke depan.
“Kita berharap, rekomendasi yang kita lahirkan nanti dapat menjadi perhatian pemerintahan ke depan, karena kita ketahui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sultra sudah dalam kondisi darurat dan trennya terus meningkat,” terangnya.
Hal senada dikatakan Ketua AJI Kendari, Nursadah. Katanya, peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak makin sering menghiasi pemberitaan media, sementara penanganan nyata dari pemerintah daerah masih terbilang minim.
“Olehnya dalam kolaborasi ini, jurnalis perlu hadir untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran publik melalui pemberitaan yang baik dan tidak menyalahi kode etik jurnalistik itu sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kendari Haslita yang hadir menjadi salah satu pemantik dalam diskusi tersebut memaparkan, dalam upaya pencegahan kekerasan, pihaknya telah memaksimalkan sejumlah program. Salah satunya, dengan memaksimalkan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat hingga ke sekolah-sekolah. Namun, kata dia, paling penting dibangun pemahaman serta kesadaran mulai dari rumah atau lingkungan keluarga.
“Banyaknya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyadarkan kita akan pentingnya peran keluarga serta semua pihak untuk sama-sama melakukan upaya pencegahan segala bentuk tindakan yang berbau kekerasan,” pungkasnya. (ada)
