ADASWARA.COM,KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Rumpun Perempuan Sultra (RPS) terus memperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikmudora) Kota Kendari Nomor: 800/10754/2023, pendidikan inklusif telah menjadi keharusan pada jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Kendari.
Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah Kota Kendari akan membentuk unit layanan disabilitas (ULD) pendidikan. Hal ini dirancang untuk memberikan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, mendukung akses pendidikan yang inklusif sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
Sosialisasi rencana pembentukan ULD itu pun telah disosialisasikan pihak Disdikmudora Kota Kendari bersama RPS pada Selasa 6 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri kepala sekolah mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP yang ada di Kendari.
“Kami mendukung terbentuknya unit layanan disabilitas di Kota Kendari dan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Pembentukan ULD ini tidak terlepas dari dukungan Program Inklusi BaKTi di Rumpun Perempuan Sultra,” Kata Kepala Disdikmudora Kota Kendari Saemina SPd MPd dalam kegiatan sosialisasi itu.
Sitti Zahara selaku Koordinator Program RPS menambahkan, pendampingan dan penguatan terhadap sekolah-sekolah inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.
”Dengan adanya ULD, diharapkan setiap sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan adaptif, memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan yang layak,” tambahnya.
Sebelumnya, sebagai langkah awal upaya memperkuat komitmen penyelenggaraan sekolah inklusif, pada Juni 2023 lalu, Disdikmudora Kota Kendari bersama RPS memilih SMPN 2 Kendari sebagai sekolah piloting pada Juni 2023. Pendampingan juga dilakukan terhadap sembilan SMPN lainnya dalam implementasi pendidikan inklusif. (*)
