ADASWARA. COM, KOLAKA – Investor asal Jepang baru-baru ini berkunjung ke wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun, upaya investasi tersebut mendapat penolakan dari sekelompok massa yang menggelar aksi unjuk rasa.
Aksi massa ini mendapat kritikan dari pihak Indonesia Government Watch (IGW) karena dianggap mengganggu agenda strategis negara dan kunjungan mitra investasi, yang butuh keamanan dan kenyamanan.
“Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum wajib memastikan posisi dan peran aktif seluruh pihak yang terlibat dalam rantai aksi ini. Pemerintah daerah dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan dan keamanan investasi,” kata Ketua IGW Risal hidayatullah pada Senin 16 Juni 2025.
Risal mengungkapkan, aksi demontrasi sah-sah saja jika itu murni untuk kepentingan masyarakat. Namun aksi massa saat kunjungan strategis investor asal Jepang ke kawasan industri PT CNI, perlu dipertanyakan dan terkesan bukan sekedar penyampaian aspirasi masyarakat, tapi bisa dikategorikan aksi premanisme berkedok ormas.
Meski perusahaan telah menerima aspirasi mereka dengan terbuka, namun Risal meminta pihak berwenang melakukan proses hukum yang adil dan terbuka terhadap siapa pun yang terlibat dan diduga kuat melakukan tindakan premanisme berkedok ormas.
“Kami mendesak pemerintah daerah dan aparat hukum agar memberi perhatian serius, dan segera melakukan tindakan pemulihan terhadap situasi yang dapat mengancam stabilitas daerah ditengah semangat investasi yang terus tumbuh,” tegasnya.
Terpisah, salah satu sumber yang emggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan kedatangan investor Jepang itu, bukan semata-mata gerakan warga biasa, tetapi gabungan antara ekspresi sosial dan strategi tekanan terorganisir.
“Kami meminta bapak Kapolda agar bisa memberi kepastian hukum, dan menindak tegas oknum yang terlibat mengganggu stabilitas daerah, menghambat investasi dan melakukan aksi premanisme di lokasi proyek PSN dan ojek vital nasional,” harapnya.
Diketahui, aksi unjuk rasa sekelompok massa saat kedatangan investor Jepang di kawasan PT CNI pada Sabtu 14 Juni 2025 lalu, adalah sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dituding tidak diselesaikan oleh pihak perusahaan.
Mallapiang, selaku jenderal lapangan aksi menyampaikan, kehadiran massa merupakan bentuk pengawasan masyarakat atas konflik yang selama ini terjadi antara PT CNI dan warga di sekitar wilayah tambang.
“Kami hadir untuk menuntut kejelasan dan tanggung jawab PT CNI atas berbagai dampak negatif dari aktivitas pertambangan, termasuk kompensasi terhadap kerugian warga,” tegas Mallapiang dalam orasinya. (*)
