ADASWARA.COM, JAKARTA – Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) menyampaikan pernyataan sikap, yang memuat keprihatinan mendalam dan seruan moral kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menyikapi situasi nasional terkini dan berbagai kebijakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.
MGBKI menilai banyak kebijakan dan pernyataan pejabat publik, baik di eksekutif maupun legislatif, tidak mengindahkan keprihatinan rakyat. Akibatnya memicu aksi kemarahan masyarakat yang meluas di Jakarta dan berbagai kota pada akhir Agustus 2025.
“Sebagai kumpulan Guru Besar di bidang Kedokteran, MGBKI sungguh merasa prihatin. Dan dengan tanggung jawab moral atas keberadaan kami sebagai bagian rakyat dan Bangsa Indonesia. Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam ini sekaligus sebagai seruan moral,” kata Ketua MGBKI, Prof DR Dr Budi Iman Santoso, SpOG(K), MPH, melalui rilis pers yang diterima ADASWARA.COM pada Selasa 2 September 2025.
Dikatakan, MGBKI mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam mengemban amanah kepemimpinan bangsa. Namun, Presiden harus berani bersikap lebih tegas terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi mencederai rasa keadilan, tidak berpihak pada masyarakat kecil, dan menimbulkan keresahan publik.
“Selain berbagai persoalan sosial ekonomi yang menjerat rakyat, secara khusus, kami juga berharap Presiden memimpin dengan bijak, arif, dan adil dalam mengatasi kekisruhan transformasi pembangunan kesehatan dan pendidikan kedokteran, agar prosesnya berjalan baik, benar, dan berpihak pada mutu, keselamatan pasien, serta martabat profesi kedokteran Indonesia,” ujarnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, kumpulan Guru Besar Kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia telah berulang menyampaikan keprihatinan secara terbuka di tataran nasional yang juga disampaikan secara serempak di berbagai kota. Selain itu juga berkirim surat kepada Presiden atas kebijakan-kebijakan transformasi bidang kesehatan yang tidak dilaksanakan secara elegan. Berbagai kebijakan teknis dilaksanakan tanpa mendengarkan berbagai masukan para akademisi dan pakar pendidikan kedokteran serta praktisi profesional.
Untuk itu, MGBKI mendesak pemerintah untuk memperhatikan masukan para guru besar kedokteran dan berbagai pemangku kepentingan bidang kedokteran dan kesehatan. (*)
