ADASWARA.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyoroti ketimpangan distribusi tenaga dokter, yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia. Saat ini banyak dokter yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.
“Ini bukan hanya soal angka. Ini masalah nyawa hidup dan mati. Kurangnya dokter di daerah-daerah tertentu menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan ini adalah masalah yang tidak bisa kita abaikan,” kata Ketua Umum PB IDI DR Dr Moh Adib Khumaidi SpOT pada Minggu 14 Juli 2014.
Dikatakan, distribusi dokter dan sumber daya yang tidak merata ini menghambat kemampuan negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warganya, khususnya di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani. Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur yang tidak memadai hingga berdampak pada pekerjaan pelayanan kesehatan yang tidak bisa optimal.
“Fasilitas kesehatan di daerah pedesaan seringkali kekurangan peralatan dasar, sehingga dokter tidak dapat memberikan perawatan yang memadai. Dan dalam hal obat-obatan, banyak obat-obatan penting yang persediaannya terbatas, sehingga pasien tidak memiliki akses terhadap pengobatan yang mereka perlukan, selain itu Masalah kemampuan pembiayaan melalui JKN-BPJS juga masih belum memadai ,” jelas Dr Adib.
Konsekuensi dari semua ini, ungkapnya, menyebabkan pasien terpaksa melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan medis dan seringkali dengan biaya yang besar. Ironisnya, dalam beberapa kasus, pasien sudah dalam kondisi yang kronis dan terminal tanpa akses terhadap perawatan medis yang baik.
Problema kesehatan itu pun, masih kata Dr Adib, bukan hanya masalah dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi memerlukan peran penting semua komponen bangsa termasuk organisasi profesi, LSM, kelompok akademisi, swasta, media massa dan sosial.
“Dan tentunya masyarakat sendiri sebagai garda terdepan agen perubahan transformasi kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk peningkatan jumlah dokter di daerah, menurutnya, dapat dilakukan melalui beasiswa dan program insentif. Selain itu pemerintah pusat dan daerah perlu berinvestasi pada peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur, untuk memastikan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah tersebut memiliki sumber daya yang mereka perlukan untuk memberikan layanan berkualitas. Didukung juga kemampuan pembiayaan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun melalui JKN -BPJS
Dr Adib juga mengingatkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan berkualitas adalah hak asasi manusia yang mendasar dan setiap orang mempunyai akses terhadap perawatan medis yang mereka perlukan, di mana pun mereka tinggal.
“Jadi mari kita semua saling bekerjasama untuk mengatasi masalah kritis ini. Mari kita bersama memperbaiki sistem layanan kesehatan kita, dan memastikan bahwa setiap orang Indonesia memiliki akses terhadap layanan medis yang berkualitas. Kita bisa melakukan ini, dan kita harus melakukan ini. Kita harus “total football’ dalam upaya totalitas transformasi kesehatan. Masa depan negara kita bergantung pada masalah kesehatan dasar ini,” tutupnya. (*)
