ADASWARA.COM, KENDARI – Jalan umum yang merupakan jalur utama menuju Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, digunakan sebagai jalan hauling sejumlah perusahaan tambang nikel. Akibatnya, aktivitas warga setempat terganggu.
Koordinator Mandiodo Watch, Hargono menyebutkan, sejumlah perusahaan tambang yang menggunakan jalan umum tersebut adalah PT Aneka Tambang (Antam), PT Cinta Jaya, PT AMI, dan PT Bumi Konawe Mining (BKM).
Ramai-ramai menggunakan fasilitas umum milik pemerintah tersebut, sejumlah perusahaan itu pun terus menyisakan lumpur dan debu hingga jalan berlubang.
“Setiap tahun kami hanya menerima debu, lumpur, dan risiko. Sekolah dipindahkan, ekonomi warga terganggu,” ujar Hargono dalam keterangan persnya yang diterima media ini, pada Sabtu 3 Mei 2025.
Diungkapkan, kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga telah memaksa relokasi sejumlah fasilitas pendidikan yang berdiri di sepanjang jalur tersebut, demi mengakomodasi kepentingan industri tambang. Namun, hingga kini, tidak ada komitmen nyata dari perusahaan maupun pemerintah untuk memperbaiki kerusakan atau mengembalikan fungsi jalan sebagai fasilitas publik.
“Ketidakadilan ini bukan sekadar soal kerusakan teknis. Ini adalah bentuk nyata dari pengabaian hak atas ruang hidup yang aman dan bermartabat,” keluhnya.
Kerusakan jalan akibat aktivitas perusahaan tambang itu pun, lanjutnya, terus menyisakan cerita pilu selama satu dekade.
Seperti yang terjadi pada Jumat 2 Mei 2025. Ambulans yang mengakut jenazah seorang warga di desa Tapunggaeya, Kecamatan Molawe, tertahan selama beberapa jam-jam karena harus melewati jalur utama menuju Blok Mandiodo itu. Hujan deras, medan curam, dan lumpur tebal membuat kendaraan tak mampu melaju.
Untungnya, sekira pukul 22.00 WITA, sejumlah warga turun tangan menarik ambulans secara manual agar jenazah dapat sampai ke rumah duka.
“Insiden ini kembali menguak luka lama warga yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang eksploitasi industri tambang,” ujar Hargono.
Hal senada diungkapkan pihak PUSPAHAM Sulawesi Tenggara (Sultra). Insiden mobil pengangkut jenazah yang harus tertahan akibat kerusakan jalan, dinilai mencerminkan kegagalan tata kelola tambang yang adil dan berkelanjutan.
“Bagaimana kita bisa bicara reklamasi, pemulihan ekosistem, atau ekonomi berkelanjutan jika akses dasar warga saja dikorbankan. Ini bukan sekadar krisis infrastruktur. Ini krisis martabat manusia,” tegas Iskandar Wijaya, selaku Koordinator Kajian dan Kampanye PUSPAHAM Sultra.
Ditambahkan, ketika hak dasar warga terhadap akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik terampas demi kepentingan industri, maka negara telah lalai dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. (ADA)
