ADASWARA.COM, KENDARI – Sulawesi Tenggara (Sultra) kaya dengan sumber daya alam, terutama nikel. Sumber pendapatan daerah dan pembangunan mestinya meningkat, tanpa harus bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat.
Namun faktanya, untuk menjalankan program pembangunan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) masih bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah sepertinya masih sulit diandalkan.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka mengakui, 65% pembangunan di Sultra masih tergantung dengan dana transfer. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi wilayah yang kaya akan alamnya.
“Ini tentu membutuhkan kerja sama berbagai pihak, agar kita tidak lagi terus-terusan bergantung dengan dana transfer dari pusat,” kata Andi Sumangerukka, saat kunjungan kerja di proyek strategis nasional dan smelter milik Ceria Group di Wolo, Kabupaten Kolaka pada Sabtu 25 April 2025.
Untuk mengurangi ketergantungan dengan dana transfer tersebut, Andi Sumanggerukka meminta perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Sultra agar ikut bertanggung jawab. Caranya adalah cukup dengan taat membayar pajak.
“Kalau bisa tahun depan ketergantungan kita dengan dana transfer sisa 30%. Ini bisa tercapai kalau kita sebagai pemilik IUP sadar dengan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Diakui, sejauh ini masih ada beberapa perusahaan tambang di Sultra yang mengabaikan pembayaran pajak, khususnya pajak permukaan air. Begitu pun pajak kendaraan operasional tambang, juga masih banyak yang menunggak.
Tanpa menyebutkan perusahaan yang dimaksud, Andi Sumangerukka juga mengaku telah mengambil langkah tegas. Tiga perusahaan tambang untuk sementara dihentikan aktivitasnya karena mengabaikan kewajibannya untuk daerah. (ADA)
